Benteng Harapan: Peran Kunci Pemerintah dalam Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar masalah sosial, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam dan merusak tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial sebagai ujung tombak untuk mencegah, melindungi, dan menindak segala bentuk kekerasan tersebut. Pemerintah bukan hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusional untuk menciptakan ruang aman bagi seluruh warganya.
Berikut adalah peran kunci pemerintah yang padat dan jelas:
-
Pembentukan & Penegakan Kerangka Hukum yang Kuat:
Pondasi utama adalah adanya undang-undang anti-kekerasan yang komprehensif dan responsif gender, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerintah wajib memastikan hukum ini ditegakkan tanpa pandang bulu, memberikan sanksi tegas bagi pelaku, serta menjamin keadilan bagi korban. Ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti CEDAW juga menjadi bagian integral. -
Pencegahan Melalui Edukasi & Perubahan Norma Sosial:
Hukum saja tidak cukup. Pemerintah wajib memimpin upaya pencegahan melalui edukasi masif dan berkelanjutan. Ini termasuk mengkampanyekan kesetaraan gender, menantang norma-norma patriarki yang permisif terhadap kekerasan, serta membangun kesadaran tentang pentingnya persetujuan (consent) sejak dini di sekolah dan masyarakat. -
Penyediaan Layanan Perlindungan dan Dukungan Komprehensif:
Bagi mereka yang sudah menjadi korban, perlindungan dan dukungan adalah mutlak. Pemerintah harus menyediakan rumah aman (shelter), layanan konseling psikologis, bantuan hukum gratis, serta akses kesehatan yang responsif gender. Sistem pelaporan yang aman, ramah korban, dan mudah diakses juga harus dibangun dan diperkuat. -
Penegakan Hukum yang Responsif Gender:
Keberhasilan semua upaya ini sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Pemerintah harus melatih polisi, jaksa, dan hakim agar memiliki perspektif gender, sensitif terhadap trauma korban, dan mampu menangani kasus kekerasan dengan profesionalisme, kecepatan, serta tanpa diskriminasi. Ini memastikan proses peradilan yang adil dan memulihkan. -
Pengumpulan Data dan Koordinasi Lintas Sektoral:
Untuk merancang kebijakan berbasis bukti, pemerintah harus secara sistematis mengumpulkan data akurat tentang kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, koordinasi yang kuat antarlembaga pemerintah (kementerian, kepolisian, pengadilan), dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional sangat esensial untuk pendekatan yang holistik dan efektif.
Singkatnya, peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah multidimensional dan tak tergantikan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, melainkan investasi fundamental untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan setara bagi semua. Pemerintah adalah benteng harapan yang harus berdiri kokoh demi terwujudnya dunia tanpa kekerasan bagi perempuan.