Menimbang Peran Kunci: Evaluasi Kinerja Kementerian Agama dalam Mendorong Moderasi Beragama
Indonesia, dengan segala keberagaman agama dan kepercayaannya, sangat membutuhkan iklim moderasi beragama sebagai pilar persatuan. Dalam konteks ini, Kementerian Agama (Kemenag) memegang peran sentral sebagai garda terdepan pemerintah. Sejak dicanangkannya Moderasi Beragama sebagai program prioritas nasional, Kemenag telah melakukan berbagai upaya. Namun, bagaimana evaluasi terhadap kinerja mereka?
Mandat dan Visi Kemenag
Kemenag mengemban amanah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif. Konsep Moderasi Beragama yang diusungnya berlandaskan empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ini adalah kerangka strategis yang sangat relevan untuk menjaga keutuhan NKRI.
Pencapaian Signifikan
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag telah menunjukkan langkah konkret:
- Formulasi Kebijakan dan Konsep: Berhasil merumuskan definisi dan indikator Moderasi Beragama yang jelas, serta mengintegrasikannya dalam berbagai kebijakan dan program kerja.
- Sosialisasi Masif: Mengadakan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemenag, guru, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan lokakarya juga gencar dilakukan.
- Integrasi Kurikulum: Memasukkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan agama, baik di madrasah maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- Fasilitasi Dialog Lintas Iman: Secara rutin memfasilitasi forum-forum dialog dan kerja sama antarumat beragama untuk mempererat persaudaraan.
- Layanan Keagamaan Inklusif: Mendorong pelayanan keagamaan yang tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.
Tantangan dan Ruang Perbaikan
Meskipun ada pencapaian, Kemenag masih menghadapi sejumlah tantangan:
- Gap Implementasi: Konsep moderasi yang baik di tingkat kebijakan belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di lapangan. Pemahaman dan penerimaan di tingkat akar rumput masih bervariasi.
- Pemahaman Internal: Tidak semua elemen Kemenag, dari pusat hingga daerah, memiliki pemahaman yang seragam dan komitmen yang kuat terhadap moderasi beragama, bahkan ada resistensi internal dari sebagian pihak.
- Resistensi Eksternal: Munculnya kelompok-kelompok yang menolak atau salah memahami konsep moderasi beragama sebagai upaya "pendangkalan agama" atau "liberalisasi."
- Pengukuran Dampak: Kesulitan dalam mengukur secara kuantitatif perubahan perilaku dan tingkat moderasi beragama di masyarakat. Indikator keberhasilan masih perlu diperjelas.
- Kasus Intoleransi yang Masih Ada: Meskipun upaya moderasi terus digalakkan, insiden intoleransi dan diskriminasi masih sesekali muncul, menunjukkan pekerjaan rumah yang besar.
Kesimpulan: Perjalanan yang Berkelanjutan
Kementerian Agama telah memainkan peran yang sangat vital dan menunjukkan komitmen kuat dalam membumikan Moderasi Beragama. Pencapaiannya dalam menyusun kerangka konseptual dan melakukan sosialisasi patut diapresiasi. Namun, tugas ini adalah maraton, bukan sprint. Kemenag perlu terus berinovasi, memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat (tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan), serta memastikan konsistensi pemahaman dan implementasi dari level paling atas hingga paling bawah.
Evaluasi menunjukkan bahwa Kemenag adalah aktor kunci yang tak tergantikan. Keberhasilan Moderasi Beragama akan sangat bergantung pada kapasitas Kemenag untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan meyakinkan seluruh elemen bangsa bahwa moderasi adalah jalan tengah terbaik untuk masa depan Indonesia yang damai dan harmonis.