Analisis Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Tingkat Nasional

Dari Regulasi ke Realita: Mengurai Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Nasional

Sampah plastik telah menjadi krisis lingkungan global, dan Indonesia, sebagai salah satu penyumbang terbesar, menghadapi tantangan yang sangat besar. Menyadari urgensi ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan di tingkat nasional untuk mengatasi masalah sampah plastik. Artikel ini menganalisis kerangka kebijakan yang ada, capaian, serta tantangan dalam implementasinya.

Landasan Kebijakan dan Target Ambisius

Komitmen Indonesia dalam pengurangan sampah plastik tertuang jelas dalam berbagai regulasi. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Puncak dari komitmen ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perpres 97/2017 menetapkan target ambisius: pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Jakstranas mengusung tiga strategi utama:

1. Pengurangan Sampah: Melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali (3R – Reduce, Reuse, Recycle).
2. Penanganan Sampah: Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah.
3. Peran Produsen: Mendorong tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility/EPR) untuk menarik kembali atau mengelola kemasan produk mereka.

Implementasi dan Capaian Awal

Beberapa inisiatif telah diimplementasikan sebagai turunan kebijakan ini:

• Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai: Beberapa pemerintah daerah (misalnya DKI Jakarta, Bali, Bogor) telah menerbitkan peraturan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, pasar, dan toko modern. Ini menjadi contoh konkret dari upaya pengurangan di tingkat konsumen.
• Pengembangan Bank Sampah: Bank sampah terus didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah dari sumbernya.
• Pilot Proyek EPR: Beberapa perusahaan besar mulai berpartisipasi dalam program EPR, meskipun cakupannya masih terbatas dan belum masif.
• Edukasi Publik: Kampanye kesadaran tentang bahaya plastik dan pentingnya 3R terus dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Capaian awal menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan penurunan penggunaan kantong plastik di wilayah yang menerapkan larangan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menunjukkan tren positif dalam pengurangan timbulan sampah secara nasional, meski belum signifikan.

Tantangan di Lapangan

Meskipun kerangka kebijakan sudah ada dan beberapa capaian telah diraih, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan besar:

1. Konsistensi dan Penegakan Hukum: Penerapan larangan plastik sekali pakai masih belum merata di seluruh daerah dan penegakan sanksi seringkali lemah.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Fasilitas pengelolaan sampah (tempat pengolahan sampah terpadu/TPST, fasilitas daur ulang) masih belum memadai dan tersebar secara tidak merata, terutama di luar kota-kota besar.
3. Partisipasi Produsen (EPR) yang Lemah: Implementasi EPR masih bersifat sukarela dan belum mengikat semua sektor industri. Mekanisme pengawasan dan insentif/disinsentif yang jelas masih perlu diperkuat.
4. Perilaku Konsumen: Perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik dan memilah sampah masih memerlukan edukasi berkelanjutan dan fasilitas pendukung yang memadai.
5. Inovasi dan Alternatif: Ketersediaan alternatif plastik yang ekonomis dan ramah lingkungan masih terbatas, serta inovasi dalam teknologi daur ulang belum optimal.
6. Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah: Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama.

Jalan ke Depan: Penguatan dan Sinergi

Untuk mengoptimalkan kebijakan pengurangan sampah plastik nasional, beberapa langkah strategis perlu diambil:

• Penguatan Regulasi EPR: Mengubah EPR dari sukarela menjadi wajib dengan target dan sanksi yang jelas bagi produsen.
• Peningkatan Infrastruktur: Investasi masif dalam pembangunan dan modernisasi fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk fasilitas daur ulang canggih.
• Edukasi dan Kampanye Berkelanjutan: Mengintensifkan program edukasi yang menyasar berbagai segmen masyarakat, didukung dengan fasilitas pemilahan sampah yang mudah diakses.
• Insentif dan Disinsentif: Memberikan insentif bagi industri yang berinovasi dalam produk ramah lingkungan dan menerapkan praktik ekonomi sirkular, serta disinsentif bagi pelanggar.
• Riset dan Pengembangan: Mendorong riset dan pengembangan material alternatif, teknologi daur ulang, serta model bisnis ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
• Kolaborasi Multi-Pihak: Memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan.

Perjalanan menuju Indonesia yang bebas dari krisis sampah plastik adalah maraton, bukan sprint. Kebijakan nasional telah meletakkan fondasi yang kuat, namun keberhasilan akhirnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, inovasi, dan sinergi seluruh elemen bangsa. Dari regulasi di atas kertas, kita harus bergerak bersama menuju realita lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.