Politik Identitas: Jebakan Polarisasi dan Tantangan Kebijakan Inklusif
Politik identitas, sebuah fenomena yang kian menguat di berbagai belahan dunia, merujuk pada pengelompokan sosial dan mobilisasi politik berdasarkan kesamaan identitas tertentu—baik itu etnis, agama, gender, kelas, atau ideologi. Di satu sisi, ia bisa menjadi kekuatan positif untuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan mendorong representasi yang lebih adil. Namun, di sisi lain, pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah seringkali menjadi pedang bermata dua yang berpotensi menciptakan polarisasi dan mengikis fondasi demokrasi inklusif.
Dampak pada Kebijakan Pemerintah:
-
Fragmentasi dan Kebijakan Sektarian:
Ketika politik identitas mendominasi, pemerintah cenderung merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan kelompok identitas tertentu. Ini bisa berujung pada kebijakan yang bersifat sektarian, mengabaikan kepentingan kelompok lain, atau bahkan menciptakan "zero-sum game" di mana keuntungan satu kelompok berarti kerugian bagi yang lain. Alih-alih kebijakan yang holistik dan untuk kebaikan bersama, yang muncul adalah kebijakan tambal sulam yang hanya memuaskan basis massa identitas tertentu. -
Diskriminasi dan Eksklusi:
Risiko terbesar adalah lahirnya kebijakan yang diskriminatif. Pemerintah bisa saja secara tersirat atau terang-terangan memberikan keistimewaan pada kelompok identitas mayoritas atau pendukungnya, sementara mengesampingkan, mempersulit, atau bahkan merugikan kelompok minoritas. Ini merusak prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta mengikis kohesi sosial. -
Penurunan Kualitas Kebijakan Publik:
Fokus yang berlebihan pada isu identitas seringkali menggeser basis rasionalitas dan data dalam perumusan kebijakan. Keputusan politik dapat lebih didasarkan pada sentimen, emosi, atau janji populis untuk memenangkan hati kelompok identitas, ketimbang analisis mendalam, bukti empiris, atau pertimbangan jangka panjang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berkelanjutan. -
Hambatan Pembangunan Inklusif:
Ketika energi politik terkuras untuk isu-isu identitas yang memecah belah, agenda pembangunan yang lebih fundamental—seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur—bisa terabaikan. Sumber daya dan perhatian pemerintah terpecah, menghambat kemajuan yang seharusnya bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang identitas. -
Erosi Kepercayaan dan Polarisasi Sosial:
Kebijakan yang bias identitas akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antar-kelompok masyarakat terhadap pemerintah. Kelompok yang merasa terpinggirkan akan kehilangan kepercayaan pada institusi negara, memicu ketegangan sosial dan memperparah polarisasi. Lingkaran setan ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial.
Menuju Kebijakan Inklusif:
Menghadapi dampak ini, pemerintah memiliki tantangan besar untuk menegaskan perannya sebagai pelayan seluruh warga negara. Kuncinya adalah merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas, berbasis bukti, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kesetaraan. Mendorong dialog lintas identitas, memperkuat institusi yang imparsial, serta membangun narasi kebangsaan yang inklusif adalah langkah-langkah krusial untuk memastikan bahwa politik identitas tidak menjadi jebakan yang menghambat kemajuan bangsa, melainkan kekuatan yang diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar adil dan merangkul semua.