Menuju Kemandirian Energi: Implementasi Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia
Perjalanan Indonesia menuju transisi energi bersih adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi pilihan. Di tengah urgensi perubahan iklim global dan kebutuhan akan ketahanan energi nasional, implementasi kebijakan energi terbarukan (ET) menjadi pilar utama. Indonesia, dengan potensi ET melimpah ruah—mulai dari surya, hidro, panas bumi, bayu, hingga biomassa—berada di garis depan upaya global ini.
Landasan Kebijakan dan Target Ambisius
Komitmen Indonesia tercermin dalam target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, serta target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai payung hukum, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengatur harga pembelian listrik EBT yang lebih menarik bagi investor. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN juga secara progresif mengalokasikan porsi lebih besar untuk proyek-proyek EBT.
Langkah Nyata di Lapangan
Implementasi kebijakan ini terlihat dari beberapa inisiatif konkret:
- Peningkatan Kapasitas Terpasang: Meskipun belum masif, terjadi pertumbuhan kapasitas pembangkit EBT, didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Panas Bumi (PLTP). Proyek-proyek PLTS terapung berskala besar mulai dibangun, seperti di Cirata.
- Program Mandatori Biofuel: Program B30 (campuran 30% biodiesel pada bahan bakar diesel) dan kini B35 adalah contoh keberhasilan pemanfaatan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan menekan emisi.
- Pengembangan PLTS Atap: Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan industri melalui regulasi yang mempermudah pemasangan PLTS atap, meskipun masih menghadapi tantangan teknis dan regulasi.
- Dekarbonisasi Sektor Industri: Beberapa industri besar mulai beralih ke sumber energi terbarukan atau mengoptimalkan efisiensi energi sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan.
Tantangan di Balik Potensi Besar
Meski ada kemajuan, implementasi kebijakan ET di Indonesia tidak luput dari tantangan:
- Tingginya Biaya Investasi Awal: Pembangkit ET, terutama surya dan angin, memerlukan investasi awal yang besar, meski biaya operasionalnya rendah. Ini memerlukan skema pembiayaan inovatif dan insentif fiskal yang lebih kuat.
- Harga Jual Listrik: Harga pokok penyediaan listrik dari EBT masih seringkali lebih tinggi dibandingkan listrik dari batu bara, yang diperparah dengan subsidi BBM dan batu bara. Perpres 112/2022 mencoba mengatasi ini, namun implementasinya butuh konsistensi.
- Intermittensi dan Stabilitas Jaringan: Pembangkit ET seperti surya dan angin bersifat intermiten (tergantung cuaca), sehingga memerlukan teknologi penyimpanan energi (baterai) dan smart grid untuk menjaga stabilitas jaringan.
- Regulasi dan Perizinan: Meskipun sudah ada perbaikan, proses perizinan yang kompleks dan tumpang tindih regulasi di berbagai tingkatan masih menjadi hambatan bagi investor. Ketiadaan Undang-Undang EBT yang komprehensif juga menjadi sorotan.
- Kesenjangan Infrastruktur: Jaringan transmisi dan distribusi di daerah terpencil yang kaya potensi ET masih terbatas, menghambat penyaluran energi.
Masa Depan yang Berkelanjutan
Untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ET, Indonesia perlu fokus pada beberapa hal: penyelesaian UU EBT yang komprehensif, penciptaan iklim investasi yang lebih menarik dan stabil, pengembangan infrastruktur jaringan yang adaptif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.
Transisi energi adalah maraton, bukan sprint. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi yang bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan, demi masa depan yang lebih hijau.
