Konflik Agraria Perkotaan: Perebutan Ruang Hidup di Tengah Beton
Di tengah gemuruh pembangunan dan laju urbanisasi, daerah perkotaan kerap diasumsikan sebagai ruang yang terbebas dari isu agraria. Namun, realitasnya jauh berbeda. Konflik agraria di perkotaan justru semakin kompleks dan intens, merefleksikan perebutan ruang hidup antara masyarakat lokal, pemerintah, dan kepentingan pembangunan. Ini bukan lagi sekadar sengketa lahan pertanian, melainkan pertarungan atas hak, identitas, dan keberlanjutan hidup di antara hutan beton.
Akar Masalah di Jantung Kota
Konflik agraria perkotaan umumnya berakar pada beberapa faktor krusial:
- Urbanisasi dan Kebutuhan Lahan: Pertumbuhan penduduk kota yang pesat mendorong permintaan akan lahan untuk perumahan, infrastruktur (jalan, jembatan), fasilitas publik, serta proyek komersial dan industri. Lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai atau digarap masyarakat lokal, termasuk area pertanian sisa atau permukiman lama, menjadi sasaran utama.
- Ketidakjelasan Status Tanah: Banyak lahan di perkotaan, terutama di pinggiran atau area yang telah lama dihuni, memiliki status kepemilikan yang ambigu. Dokumen yang tidak lengkap, tumpang tindih sertifikat, atau penguasaan berdasarkan adat/turun-temurun yang tidak diakui oleh negara, menjadi celah bagi pihak lain untuk mengklaim.
- Spekulasi Tanah dan Nilai Ekonomi: Nilai tanah di perkotaan yang terus melonjak tajam memicu spekulasi. Investor atau pengembang seringkali membeli lahan dengan harga murah dari masyarakat yang tidak memahami nilai riil atau terdesak, untuk kemudian dijual kembali dengan keuntungan berlipat.
- Lemahnya Posisi Tawar Masyarakat: Masyarakat adat, petani penggarap, atau penghuni lama seringkali memiliki posisi tawar yang lemah di hadapan kekuatan modal dan otoritas pemerintah. Kurangnya akses informasi, bantuan hukum, dan organisasi yang kuat membuat mereka rentan terhadap penggusuran paksa dan ganti rugi yang tidak adil.
- Rencana Tata Ruang yang Tidak Partisipatif: Perencanaan tata ruang kota yang tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat seringkali mengabaikan keberadaan dan hak-hak penghuni lama, membuka jalan bagi proyek-proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Dampak yang Mencekik
Konflik ini tidak hanya berujung pada hilangnya tanah, tetapi juga memicu kemiskinan struktural, hilangnya mata pencarian, dislokasi sosial, perpecahan dalam masyarakat, bahkan kekerasan. Lingkungan kota pun turut terancam dengan hilangnya ruang hijau dan area resapan air.
Jalan Keluar: Upaya Penyelesaian Berkeadilan
Penyelesaian konflik agraria perkotaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, transparan, dan berpihak pada keadilan:
- Penataan Ruang Partisipatif: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana tata ruang kota. Mengidentifikasi dan melindungi lahan-lahan yang strategis bagi keberlanjutan hidup masyarakat, seperti area pertanian perkotaan, permukiman, atau ruang komunal.
- Inventarisasi dan Legalisasi Aset Agraria: Melakukan pendataan ulang yang akurat dan transparan terhadap seluruh aset agraria di perkotaan. Mendorong percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan memberikan legalisasi hak bagi masyarakat yang telah menguasai lahan secara sah namun belum memiliki bukti formal.
- Mediasi dan Negosiasi Multistakeholder: Membangun platform dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak (masyarakat, pemerintah, pengembang, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil). Mencari solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu sisi.
- Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan: Memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar hukum agraria.
- Skema Ganti Rugi dan Relokasi yang Manusiawi: Apabila penggusuran tidak dapat dihindari, ganti rugi harus diberikan secara adil dan layak, tidak hanya berdasarkan nilai tanah, tetapi juga kerugian immateriil (kehilangan mata pencarian, jaringan sosial). Relokasi harus terencana, menyediakan fasilitas yang memadai, dan memastikan keberlanjutan hidup bagi warga yang dipindahkan.
- Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan hukum, pelatihan negosiasi, dan pengorganisasian komunitas agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
- Inovasi Kebijakan: Mendorong lahirnya kebijakan perlindungan lahan pertanian perkotaan, pengembangan bank tanah untuk kepentingan publik, atau skema kepemilikan bersama (community land trust) untuk melindungi masyarakat dari spekulasi.
Membangun Kota yang Berkeadilan
Konflik agraria di perkotaan adalah cermin dari ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembangunan. Menyelesaikannya bukan hanya tentang mengelola sengketa tanah, tetapi juga tentang mewujudkan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh penghuninya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan kemajuan kota yang sesungguhnya.
