Dari Penegak Hukum Hingga Pelindung Harapan: Transformasi Peran Polisi dalam Kejahatan Anak dan Remaja
Kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja adalah isu yang memilukan sekaligus kompleks, menuntut penanganan yang jauh berbeda dari kejahatan orang dewasa. Di garis depan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran krusial, bergeser dari sekadar penegak hukum murni menjadi garda terdepan dalam perlindungan dan pemulihan masa depan generasi muda.
Paradigma Baru: Anak Bukan Kriminal Dewasa
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi landasan utama, menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang rentan, bukan pelaku kriminal dewasa. Polisi dituntut untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, memandang mereka sebagai korban atau individu yang tersesat, bukan semata-mata penjahat. Ini berarti pendekatan yang humanis, empatik, dan restoratif.
Peran Multidimensi Kepolisian:
-
Penyelidikan Humanis dan Sensitif: Saat anak terlibat, proses penyelidikan harus dilakukan oleh penyidik yang terlatih khusus, dengan didampingi orang tua/wali, advokat, atau pekerja sosial. Interogasi dilakukan secara hati-hati, menghindari tekanan psikologis, dan menjaga kerahasiaan identitas anak untuk mencegah stigmatisasi.
-
Perlindungan Korban dan Pencegahan Dini: Kepolisian tidak hanya menangani anak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban kejahatan (misalnya kekerasan, eksploitasi). Mereka berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari ancaman, serta melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi hukum, bahaya narkoba, hingga dampak kenakalan remaja di sekolah dan komunitas.
-
Diversi (Pengalihan) sebagai Prioritas: Salah satu inovasi penting adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Polisi berperan memfasilitasi pertemuan antara anak, korban, orang tua, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai, ganti rugi, atau kesepakatan lain demi kepentingan terbaik anak dan pemulihan hubungan sosial.
-
Kolaborasi Multisektoral: Penanganan kejahatan anak dan remaja mustahil dilakukan sendiri. Polisi berkolaborasi erat dengan Kementerian Sosial, psikolog, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sekolah, dan terutama orang tua. Sinergi ini memastikan anak mendapatkan pendampingan psikologis, pendidikan, dan dukungan sosial yang komprehensif.
-
Rehabilitasi dan Pendampingan: Jika proses peradilan tak terhindarkan, Polisi memastikan anak ditempatkan di tempat khusus (bukan sel orang dewasa) dan mendapatkan akses pada program rehabilitasi. Setelah proses hukum selesai, pendampingan pasca-peradilan juga penting untuk memastikan anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat tanpa kembali terjerumus.
Tantangan dan Komitmen Berkelanjutan
Meski telah banyak kemajuan, tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, hingga kebutuhan akan pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi seluruh jajaran kepolisian. Namun, komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi pelindung harapan anak-anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum semakin kuat.
Pada akhirnya, peran kepolisian dalam isu ini melampaui sekadar penegakan hukum. Mereka adalah penjaga masa depan, yang melalui sentuhan empati dan pendekatan restoratif, berupaya mengembalikan anak-anak ke jalan yang benar, memberikan mereka kesempatan kedua untuk tumbuh dan berkontribusi positif bagi bangsa. Sebuah peran yang menuntut empati, keahlian, dan komitmen tak tergoyahkan demi masa depan yang lebih baik bagi setiap anak.