Strategi Penanganan Permukiman Liar di Perkotaan

Merajut Kota Inklusif: Pendekatan Holistik Penanganan Permukiman Liar Perkotaan

Permukiman liar adalah wajah tak terhindarkan dari dinamika urbanisasi yang pesat di banyak kota besar. Mereka bukan sekadar masalah tata ruang, melainkan cerminan ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap perumahan layak, dan tantangan perencanaan kota. Pendekatan represif berupa penggusuran paksa terbukti tidak efektif dan seringkali memperparah masalah, memindahkan kemiskinan tanpa menyelesaikan akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Berikut adalah pilar-pilar strategi penanganan permukiman liar yang efektif:

1. Pergeseran Paradigma: Dari Represif ke Inklusif
   Langkah pertama adalah mengubah cara pandang. Penghuni permukiman liar harus dilihat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar masalah. Mereka adalah warga kota yang memiliki hak dan potensi. Pendekatan harus berlandaskan empati, dialog, dan semangat kolaborasi untuk mencari solusi bersama.

2. Peningkatan Kualitas Permukiman (In-Situ Upgrading)
   Ini adalah strategi yang paling dianjurkan dan seringkali paling efektif. Alih-alih merelokasi, pemerintah bekerja sama dengan komunitas untuk meningkatkan kondisi permukiman di lokasi yang ada. Ini mencakup:

   • Penyediaan Infrastruktur Dasar: Akses air bersih, sanitasi layak, listrik, drainase, dan jalan yang memadai.
   • Legalitas Lahan Bertahap: Proses legalisasi hak atas tanah atau pengakuan hak pakai yang jelas, memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi pribadi dalam perbaikan rumah.
   • Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Program pelatihan keterampilan, akses modal usaha kecil, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni.

3. Relokasi Terencana dan Manusiawi
   Dalam kasus tertentu, seperti permukiman yang berada di area rawan bencana, bantaran sungai, atau lahan vital kota yang tidak mungkin dipertahankan, relokasi menjadi pilihan terakhir. Namun, relokasi harus dilakukan dengan perencanaan matang:

   • Dialog dan Konsultasi: Melibatkan penghuni secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
   • Kompensasi yang Adil: Memberikan kompensasi yang layak atau unit hunian pengganti yang setara, bukan hanya sekadar ganti rugi uang.
   • Lokasi Baru yang Layak: Memastikan lokasi relokasi baru memiliki akses terhadap pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya, sehingga tidak menciptakan masalah sosial baru.

4. Pencegahan dan Perencanaan Dini
   Strategi terbaik adalah mencegah terbentuknya permukiman liar baru. Ini dapat dicapai melalui:

   • Penyediaan Perumahan Terjangkau: Program perumahan rakyat yang masif dan terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah.
   • Pengendalian Tata Ruang: Penegakan rencana tata ruang kota yang konsisten dan tegas, serta penyediaan lahan cadangan untuk perumahan.
   • Integrasi Penduduk Migran: Program yang membantu pendatang baru berintegrasi secara ekonomi dan sosial ke dalam struktur kota.

5. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Jelas
   Diperlukan regulasi yang mendukung upaya penanganan, bukan mempersulit. Ini termasuk penyederhanaan prosedur legalisasi lahan, kerangka hukum yang melindungi hak-hak penghuni permukiman saat proses penataan, dan kebijakan yang mendorong partisipasi swasta serta masyarakat dalam penyediaan perumahan.

6. Kolaborasi Multistakeholder
   Penanganan permukiman liar adalah tugas bersama. Pemerintah (pusat dan daerah), sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penghuni itu sendiri harus bekerja sama. Masing-masing pihak membawa sumber daya, keahlian, dan perspektif yang krusial untuk solusi yang komprehensif.

Kesimpulan

Penanganan permukiman liar bukan tentang menghilangkan mereka dari pandangan, melainkan tentang mengintegrasikan mereka ke dalam struktur kota secara bermartabat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, mengedepankan hak asasi manusia, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, kota-kota dapat merajut inklusivitas, mengubah permukiman liar menjadi permukiman yang layak huni, dan pada akhirnya menciptakan kota yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warganya.